Headlinesia.com, Pekanbaru, 2 Juni 2025 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap temuan signifikan dalam Laporan Keuangan APBD Provinsi Riau Tahun 2024, yang berpotensi membebani keuangan daerah hingga tahun-tahun mendatang. Hasil audit ini dipaparkan langsung oleh Direktur Jenderal BPK RI, Nelson Ambarita, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Riau, Senin (2/6/25).
Temuan Krusial 2024, Defisit dan Pengelolaan Bermasalah
Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPKN), BPK menemukan beberapa kelemahan material:
- Defisit Anggaran Besar: Terjadi defisit anggaran mencapai Rp 1,76 triliun akibat pengendalian belanja dan pengelolaan utang yang dinilai tidak memadai. Defisit ini menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan realisasi belanja tahun 2024, sehingga menjadi beban tahun anggaran 2025.
- Penerimaan Daerah Tidak Rasional: Terdapat penganggaran penerimaan daerah yang tidak rasional senilai lebih dari Rp 1,7 triliun.
- Ketekoran Kas & SIKPA: Pengelolaan kas daerah yang buruk menyebabkan ketekoran kas dan kesalahan fatal dalam perhitungan Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp 39,22 miliar. Ketekoran kas juga ditemukan di Sekretariat DPRD Riau senilai Rp 3 miliar lebih.
- Tunda Bayar dan Tunggakan: Kondisi ini memicu efek berantai berupa tunda bayar, tunda salur, dan penumpukan tunggakan pajak oleh Pemerintah Provinsi Riau sepanjang 2024.
- Ketidakpatuhan Hukum & SAP: Laporan Keuangan dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang material.
- Masalah Administratif: Ditemukan pula penatausahaan perjalanan dinas yang tidak memadai dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai aturan di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pengelolaan pendapatan dan bea balik nama yang bermasalah.
Dampak ke 2025, Defisit Diprediksi Melonjak ke Rp 3,5 Triliun
Temuan BPK ini memperkuat peringatan yang sebelumnya disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Riau sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Taufik OH. Dalam paparannya beberapa waktu lalu, Taufik mengungkapkan:
- Pendapatan 2024 Jeblok: Realisasi pendapatan daerah 2024 hanya mencapai 85,38%, menyisakan potensi pendapatan tak tercapai Rp 1,6 triliun lebih – yang berkontribusi pada tunda bayar.
- Pendapatan 2025 Dipangkas: Proyeksi pendapatan daerah 2025 diprediksi turun signifikan menjadi hanya sekitar Rp 8,2 triliun (berkurang lebih dari Rp 1,3 triliun dari rencana semula), terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan turun Rp 1,1 triliun lebih.
- Beban Belanja 2025 Membengkak: Belanja daerah 2025 diproyeksikan membengkak menjadi Rp 11,7 triliun lebih. Ini berasal dari:
- Belanja eksisting APBD 2025: Rp 9,5 triliun.
- Beban tunda bayar 2024: Rp 916 miliar lebih.
- Tunda salur bagi hasil kab/kota: Rp 550 miliar lebih.
- Beban pajak (PFK): Rp 39 miliar lebih.
- Belanja pegawai belum teranggarkan: Rp 705 miliar.
- Defisit 2025 Mengkhawatirkan: Dengan pendapatan proyeksi Rp 8,2 triliun dan belanja Rp 11,7 triliun, diperkirakan terjadi defisit APBD 2025 sebesar Rp 3,5 triliun.
Efisiensi Besar-besaran
Menghadapi ancaman defisit ganda (sisa 2024 dan proyeksi 2025) ini, Pj. Sekda Taufik OH menyatakan Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan efisiensi belanja daerah secara besar-besaran. Namun, ia menegaskan upaya ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik utama.
“Bapak Gubernur sudah memerintahkan agar melakukan efisiensi secara ketat, dengan tetap memaksimalkan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan,” tegas Taufik OH kepada awak media.
Akuntabilitas dan Perbaikan
Paparan BPK dan data proyeksi dari Pemprov Riau menyisakan pertanyaan besar tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 dan strategi konkret apa yang akan dilakukan untuk menutup defisit yang sangat besar pada tahun 2025. Efektivitas rencana efisiensi besar-besaran juga akan menjadi sorotan utama dalam bulan-bulan mendatang.
#DefisitRiau #Riau
Comment