Gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto, kini sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR Ahmad Muzani menyerahkan keputusan akhir ini kepada pemimpin negara, meski mengklaim lembaganya telah menyatakan Soeharto ‘clear’ atau bersih dari segi prosedur. Namun, usulan ini menuai bantahan keras dari PDI-P yang menilai pengusungan nama Soeharto hanya memicu kontroversi dibandingkan mengedepankan nama-nama lain yang lebih layak.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 26 OKTOBER 2025 – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani secara resmi menyerahkan keputusan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Alm. Presiden Soeharto kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan mandat ini menempatkan Prabowo sebagai pemegang kunci dalam menentukan arah kebijakan penghargaan tertinggi negara tersebut.
“Saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada tokoh yang dipilih,” ujar Muzani dalam wawancara dengan Kompas TV, Sabtu (25/10/2025).
Politikus Gerindra ini menegaskan bahwa seharusnya pemberian gelar untuk mendiang Soeharto tidak perlu lagi menjadi polemik berlarut. Dia mengklaim MPR pada periode sebelumnya telah menyatakan bahwa Soeharto ‘clear’ dan memenuhi semua proses yang ditetapkan dalam Ketetapan (TAP) MPR.
Di sisi lain, bara penolakan justru datang dari internal koalisi pemerintah. Politisi PDI-P Guntur Romli menyuarakan keheranannya atas desakan mengusung nama Soeharto. Padahal, menurutnya, terdapat sekitar 40 nama calon pahlawan nasional yang telah diusulkan untuk tahun ini.
“Pertanyaannya, kalau sudah ada banyak nama yang lain, kenapa nama Presiden Soeharto tetap dipaksakan diusulkan?” tanya Guntur dengan nada kritis, Jumat (24/10/2025). “Padahal kan kita tahu itu hanya bikin kontroversi, bikin perdebatan di masyarakat.“
Guntur lantas mengajukan sejumlah nama yang dianggapnya lebih layak dan minim gesekan, seperti Kiai Bisri Syansuri. Ia menilai dari segi senioritas dan ketokohan, Kiai Bisri bahkan lebih senior dari Gus Dur. Selain itu, nama Kiai Mahrus Aly dari Lirboyo juga disebut sebagai figur yang lebih ‘sepuh’ (senior).
Pro kontra pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto kembali memanas dan menyiratkan dinamika politik di internal pemerintahan. Keputusan akhir Presiden Prabowo kelak tidak hanya bermakna historis, tetapi juga menjadi ujian bagi kesolidan koalisi yang mendukungnya. Masyarakat kini menanti, apakah Prabowo akan mengikuti ‘lampu hijau’ dari MPR atau mempertimbangkan suara kritis dari mitra koalisi.
Comment