Presiden Prabowo Subianto menyambut positif dan menyetujui pembentukan tim khusus untuk mereformasi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Keputusan penting ini merupakan respons atas audiensi dan masukan dari tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diterima Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025). Pertemuan tiga jam itu menghasilkan kesepahaman untuk segera mewujudkan perubahan mendasar di tubuh polisi.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 11 SEPTEMBER 2025 – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis menuju pembenahan sektor keamanan. Hal ini ditandai dengan persetujuan pembentukan tim atau komisi reformasi kepolisian yang digagas sejumlah tokoh nasional.
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Prabowo setelah melakukan pertemuan intensif selama lebih dari tiga jam, mulai pukul 16.30 hingga 19.55 WIB, dengan delegasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9) sore.
Delegasi tokoh yang hadir sangat beragam dan mencerminkan suara masyarakat, mulai dari Sinta Nuriyah (istri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid), mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Quraish Shihab, cendekiawan Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, hingga pengganti antikorupsi Laode Syarif.
Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa respons Presiden sangat positif. “Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” ujar Gomar kepada awak media usai pertemuan.
Ia menggambarkan kesepakatan ini seperti “gayung bersambut”. Menurutnya, keinginan untuk mereformasi Polri sudah sejalan dengan gagasan yang telah dimiliki Prabowo. “Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” tegas Gomar.
Selain isu reformasi Polri, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan bahwa Prabowo juga menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut berbagai peristiwa yang terjadi pasca-demonstrasi. Pertemuan itu juga membahas tuntutan rakyat yang terangkum dalam 17+8 poin serta berbagai pesan kebangsaan dari mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin apa yang kami sampaikan,” jelas Lukman, menekankan kedalaman dan keseriusan dialog yang terjadi.
Kesepakatan untuk membentuk komisi reformasi Polri ini dinilai sebagai langkah awal yang konkret dari pemerintahan baru untuk mengakomodasi aspirasi publik dan memperkuat institusi penegak hukum yang profesional dan akuntabel di mata rakyat.
Comment