Harga beras terus meroket dan memecahkan rekor sepanjang Agustus 2025, meski stok beras di gudang Perum Bulog justru dalam kondisi melimpah. Paradoks ini diungkapkan oleh pakar yang menyoroti kesalahan fundamental dalam tata kelola perberasan nasional, dimana stok pemerintah hanya ‘ditumpuk’ dan tidak efektif meredam gejolak harga di pasar.
HEADLINESIA.com, JAKARTA, 25 AGUSTUS 2025 – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras terjadi secara masif dan konsisten sepanjang pekan ketiga Agustus 2025. Komoditas pangan pokok ini mengalami kenaikan harga di 200 kabupaten/kota, yang merupakan puncak dari tren kenaikan beruntun sejak awal bulan. Sebelumnya, pada pekan kedua Agustus, kenaikan terjadi di 193 wilayah, dan di pekan pertama di 191 kabupaten/kota.
Kenaikan ini terjadi di semua zona dan mencakup beras kualitas medium maupun premium. Situasi ini memicu pertanyaan besar, mengapa harga bisa terus terkerek padahal Perum Bulog menguasai stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang sangat besar, mencapai 3,91 juta ton per 24 Agustus 2025.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menegaskan bahwa melambungnya harga beras yang bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah buah dari kesalahan tata kelola perberasan nasional. Menurutnya, stok Bulog yang melimpah itu tidak berarti apa-apa bagi pasar.
“Stok Bulog sekali lagi tidak mencerminkan apapun. Karena stok Bulog kan tidak dipakai, hanya ditumpuk saja. Bagaimana bisa mengendalikan harga?” tegas Andreas saat dihubungi Bisnis, Senin (25/8/2025).
Andreas menjelaskan, stok tersebut hanya menumpuk di gudang dan tidak dialirkan secara efektif untuk menstabilkan pasar. Dari total stok yang ada, pemerintah mengalokasikan 360.000 ton untuk bantuan pangan dan 1,3 juta ton untuk program Stabilisasi Harga dan Supply Pangan (SPHP). Namun, realisasi penyaluran beras SPHP dinilai masih belum optimal dan gagal menekan harga.
Faktor lain yang memperparah situasi adalah banyaknya penggilingan padi yang tutup dan tidak beroperasi. Andreas menyebut para penggiling merasa ditakut-takuti dan ada tekanan harga terhadap petani. “Jadi sekarang ini suasana perberasan di nasional ini sangat tidak nyaman,” ujarnya. Akibatnya, pasokan beras di tingkat pasar ritel menipis, yang secara otomatis mendongkrak harga sesuai hukum pasar.
Senada dengan Andreas, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, juga menyoroti lemahnya penyaluran beras SPHP. Khudori menilai operasi pasar yang seharusnya menjadi instrumen stabilisasi harga belum berjalan efektif dan optimal.
Kedua pakar sepakat bahwa solusi jangka pendek tidak akan mempan selama tata kelola nasional tidak diperbaiki. Andreas menyarankan agar pemerintah jeli membaca sinyal harga dan segera melakukan koreksi total terhadap kebijakan perberasan yang ada. Tanpa langkah perbaikan yang konkret, harga beras diprediksi akan tetap merangkak naik, memberatkan daya beli masyarakat.
Comment