HEADLINESIA.com, JAKARTA, 4 AGUSTUS 2025 – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah keras isu bahwa pemberian amnesti kepada kader PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan bentuk kesepakatan politik terselubung. Pernyataan ini menanggapi gelombang spekulasi usai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam Kongres PDI-P di Bali, pekan lalu—hanya sehari setelah Hasto dibebaskan.
“Tidak ada kaitannya sama sekali,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025). “Jauh sebelum acara di Bali, Bu Mega telah menyampaikan bahwa program-program bagus pemerintah akan didukung PDI-P.”
Dasco menyambut baik komitmen dukungan PDI-P tersebut, menegaskan bahwa kritik konstruktif dari luar koalisi tetap diperlukan agar pemerintahan berjalan optimal. “PDI-P akan memberikan saran dan masukan untuk hal-hal yang belum pas. Pemerintah butuh pengawas, termasuk dari partai non-koalisi,” jelasnya.
Kronologi Amnesti dan Polemik Foto
Amnesti Hasto Kristiyanto—yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI-P—disetujui DPR pada Kamis (31/7/2025). Malam itu juga, Dasco mengunggah foto pertemuannya dengan Megawati dan Mensesneg Prasetyo Hadi di akun Instagram @sufmi_dasco. Unggahan itu memicu tudingan “transaksi politik”.
Politikus PDI-P Said Abdullah membantah tuduhan tersebut. “Tidak ada transaksional sama sekali. Pertemuan Pak Dasco dengan Bu Mega adalah proses biasa, bukan skenario dadakan,” tegas Said di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (1/8/2025).
Dukungan Bukan Tanpa Kritik
Dasco menekankan bahwa dukungan PDI-P tidak menghapus peran mereka sebagai oposisi yang menyuarakan aspirasi. “Masukan juga diperlukan dari partai koalisi jika program pemerintah belum maksimal,” tandasnya. Langkah ini disebutnya sebagai bentuk kematangan demokrasi, di mana kolaborasi dan koreksi berjalan beriringan demi tujuan nasional.
Comment