SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hukum
Home / Hukum / Kasus Impor Gula: Charles Sitorus Eks ASDP Divonis 4 Tahun, Tom Lembong 4,5 Tahun

Kasus Impor Gula: Charles Sitorus Eks ASDP Divonis 4 Tahun, Tom Lembong 4,5 Tahun

Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Charles Sitorus divonis 4 tahun penjara di kasus korupsi gula. (Mulia/detikcom)
Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Charles Sitorus divonis 4 tahun penjara di kasus korupsi gula. (Mulia/detikcom)

Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT ASDP Indonesia Ferry, Charles Sitorus, harus mendekam di penjara selama 4 tahun setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi impor gula yang turut menyeret Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menegaskan tindakan Charles melawan hukum dan merugikan keuangan negara dalam operasi pengendalian harga gula.

HEADLINESIA.com, JAKARTA, 19 Juli 2025 – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025), menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry. Charles divonis 4 tahun penjara atas perannya dalam kasus dugaan korupsi terkait operasi pasar dan impor gula.


Bergabunglah di Channel WhatsApp untuk update berita lainnya


Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika. Majelis Hakim menyatakan Charles Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. “Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun,” tegas Hakim Dennie dalam persidangan.

Kasus ini juga menyeret Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Dalam persidangan terpisah, Tom Lembong telah lebih dulu divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Keduanya merupakan penyelenggara negara yang terjerat dalam skema yang sama.

Tenaga Ahli Gubernur Riau Beberkan Kejanggalan OTT KPK

Melawan Hukum dan Rugikan Negara
Majelis Hakim menyatakan perbuatan Charles Sitorus memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Tindakannya membeli gula kristal putih (GKP) dari perusahaan-perusahaan yang mengimpor gula kristal mentah (GKM) berdasarkan kebijakan yang melibatkan Tom Lembong dinilai merugikan keuangan negara.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Charles membayar denda sebesar Rp 750 juta. “Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan,” imbuh Hakim Dennie. Hukuman denda yang sama juga dijatuhkan kepada Tom Lembong.

Tidak Ada Uang Pengganti
Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti terhadap Charles Sitorus maupun Tom Lembong. Pertimbangannya, berdasarkan fakta persidangan, keduanya tidak terbukti secara pribadi menerima aliran dana hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Kasus ini menyoroti praktik korupsi dalam sektor perdagangan komoditas vital dan pemanfaatan jabatan oleh penyelenggara negara. Vonis terhadap dua mantan pejabat tinggi ini diharapkan memberikan efek jera dan memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

OTT KPK di PUPR Riau: 14 Pengacara Siap Bergabung, TPF Fokus Mengumpulkan Data Kejadian

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trend Headlinesia

01

KPK OTT Dinas PUPR Riau, Gubernur Abdul Wahid Dimintai Keterangan, Bukan Ditangkap!

02

Tenaga Ahli Gubernur Riau Beberkan Kejanggalan OTT KPK

03

Gubernur Riau Abdul Wahid Justru Jadi Saksi Kunci Lapor Suap Rp250 Juta

04

OTT KPK di PUPR Riau: 14 Pengacara Siap Bergabung, TPF Fokus Mengumpulkan Data Kejadian

05

OTT di Dinas PUPR-PKPP Riau, Alumni UIN Suska Bentuk TPF

06

Ancaman Serius PT PP Terhadap Dunia Pendidikan, Mahasiswa Unri Praktikum Menggunakan Drone di curigai dan di larang oleh Pihak PT PP

07

KPK Sita Rp1,6 Miliar dari Panen Kebun Sawit Nurhadi

08

Program Makan Bergizi Gratis Dibatasi Maksimal 3.000 Porsi per Hari, Ini Aturan Mainnya

New Headline










×
×