headlinesia.com, Jakarta, 12 Juni 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyelidikan kasus dugaan pemerasan sistematis terhadap calon Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lembaga antirasuah ini membuka peluang memanggil tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah, untuk dimintai keterangan.
Pemanggilan para mantan pejabat tinggi itu dinilai krusial karena dugaan praktik pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ini diduga telah berlangsung sejak era kepemimpinan mereka, dimulai tahun 2012. KPK menegaskan pemeriksaan terhadap semua pihak yang mengetahui aliran dana pemerasan diperlukan untuk mengungkap konstruksi lengkap kasus ini.
“Pihak-pihak yang diduga mengetahui dugaan aliran pemerasan terkait dengan perkara RPTKA ini nantinya akan dimintai keterangan oleh penyidik sehingga membuat terang perkara ini,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2025). Budi menambahkan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan staf khusus Menaker dan mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker/Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Heri Sudarmanto.
Delapan Tersangka dan Modus Pemerasan
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus yang diduga melanggar Pasal 12e atau 12b UU Tipikor ini. Mereka diduga meminta uang kepada agen penyalur calon TKA sebagai imbalan pengurusan dokumen RPTKA, yang kewenangannya ada di Ditjen Binapenta Kemnaker. Para tersangka adalah:
- Suhartono (SH): Dirjen Binapenta 2020-2023
- Haryanto (HYT): Dirjen Binapenta 2024-2025
- Wisnu Pramono (WP): Direktur PPTKA 2017-2019
- Devi Angraeni (DA): Direktur PPTKA 2024-2025
- Gatot Widiartono (GW): PPTKA Kemnaker 2021-2025
- Putri Citra Wahyoe (PCW): Petugas Saluran Siaga RPTKA 2019-2024 & Verifikatur 2024-2025
- Jamal Shodigin (JS): Analis TU Direktorat PPTKA 2019-2024 & Pengantar Kerja Ahli Pertama 2024-2025
- Alfa Eshad (AE): Pengantar Kerja Ahli Muda 2018-2025
“Penyidik mendalami aliran tidak hanya kepada para tersangka, tetapi juga kemungkinan pihak lain yang menikmati hasil pemerasan, termasuk peran mereka dalam konstruksi perkara,” jelas Budi.
Penggeledahan dan Penyitaan Besar-besaran
Dalam rangka pengumpulan bukti, KPK telah melakukan penggeledahan di tujuh lokasi pada 20-23 Mei 2025, termasuk:
- Kantor Kemnaker (Menyita 3 mobil).
- Kantor dua agen TKA: PT DU (Jakarta Selatan) dan PT LIS (Jakarta Timur). Di PT DU ditemukan dokumen rekapitulasi pemberian uang untuk RPTKA, sementara di PT LIS ditemukan catatan aliran uang pengurusan RPTKA.
- Beberapa rumah pejabat/terkait di Jabodetabek, termasuk satu di Jakarta Selatan (27/5) yang menyita dokumen aliran uang, buku tabungan, uang tunai Rp 300 juta, dan sertifikat kendaraan.
Total, KPK menyita 9 kendaraan (8 roda empat, 1 motor) dan uang tunai Rp 300 juta dari serangkaian penggeledahan.
Peran Imigrasi dan Rentang Waktu Kejadian
KPK juga menyoroti potensi keterkaitan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam alur masuknya TKA ke Indonesia, termasuk pengawasan dokumen, verifikasi visa, dan izin tinggal. Lembaga ini membuka peluang memeriksa saksi dari Imigrasi untuk melengkapi penyelidikan.
Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo sebelumnya menegaskan bahwa dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan RPTKA ini telah berlangsung sejak 2012, saat Kemnaker masih bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Praktik ini berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.
“Praktik ini bukan hanya dari 2019. Dari hasil proses pemeriksaan yang KPK laksanakan memang praktik ini sudah mulai berlangsung sejak 2012,” tegas Budi Sokmo pada Kamis (5/6/2025).
Penyidikan KPK terus berlanjut untuk mengungkap tuntas jaringan dan aliran dana dalam kasus pemerasan TKA yang diduga melibatkan oknum lintas periode kepemimpinan di Kemnaker ini. Pemeriksaan terhadap para mantan Menaker menjadi langkah strategis berikutnya.
Comment