Headlinesia.com, Jakarta, 21 Mei 2025 – Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah sekaligus mantan aktivis 1998, menegaskan penolakannya terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Pernyataan ini disampaikannya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
“Ini sejarah kan masih berjalan terus. Pemberian gelar itu jangan dulu,” ujar Masinton, yang juga politikus PDI-P. Ia mengajak sesama aktivis ’98 untuk merefleksikan dampak pemberian gelar tersebut terhadap perjuangan reformasi.
Masinton mempertanyakan logika penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto, sementara gerakan reformasi 1998 justru berupaya mengoreksi rezim Orde Baru. “Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan, nah terus aktivis yang memperjuangkan gerakan saat itu berarti pengkhianatan?” tegasnya.
Pro Kontra Usulan Kemensos
Nama Soeharto diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan proses usulan telah melalui tahapan berjenjang, dari tingkat daerah hingga pusat.
“Prosesnya dari bawah, ada tanda tangan Bupati dan Gubernur,” jelas Gus Ipul. Namun, ia mengakui adanya kritik dan berjanji pemerintah akan mendengar semua aspirasi.
Refleksi Gerakan Reformasi
Masinton menekankan bahwa gerakan 1998 adalah perjuangan demokrasi dan perubahan. “Ketika muncul polemik gelar ini, menurut saya jangan diteruskan,” tegasnya.
Pro-kontra usulan ini terus memanas, mengingat warisan kebijakan kontroversial Soeharto selama 30 tahun berkuasa. Pemerintah menyatakan akan menampung semua masukan sebelum keputusan final diambil.
#headline #headlinesia #beritaheadlineindonesia
Comment